Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Juli 1, 2018

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan POM membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya.

Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan Predikat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja / satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Pemilihan unit kerja / satuan kerja yang diusulkan mendapat predikat Menuju WBK / Menuju WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya :
a.Setingkat eselon I sampai dengan eselon III;
b.Dianggap sebagai unit yang penting / strategis dalam melakukan pelayanan publik;
c.Mengelola sumber daya yang cukup besar;
d.Memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit kerja/satuan kerja tersebut.
Proses pemilihan unit kerja / satuan kerja dilakukan oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan UPT Puskesmas Rejosari yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Rejosari No. 440/156/04.06.11/2017 Tahun 2017 untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja / satuan kerja yang berpotensi sebagai unit kerja / satuan kerja berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM oleh Kepala UPT Puskesmas Rejosari. Setelah melakukan identifikasi, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas mengusulkan unit kerja / satuan kerja kepada Kepala UPT Puskesmas Rejosari untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja / satuan kerja berpredikat Zona Integritas Menuju WBK / Menuju WBBM.
Selanjutnya Tim Penilai Internal melakukan penilaian mandiri terhadap unit kerja / satuan kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat Menuju WBK / Menuju WBBM. Apabila hasil penilaian mandiri mendapat predikat Menuju WBK/Menuju WBBM maka unit kerja / satuan kerja tersebut diusulkan ke Kementerian PAN dan RB untuk dilakukan reviu. Apabila hasil reviu unit kerja / satuan kerja tersebut memenuhi syarat Menuju WBK / Menuju WBBM, maka Kementerian PAN dan RB akan memberikan rekomendasi kepada UPT Puskesmas Rejosari agar unit kerja / satuan kerja tersebut ditetapkan sebagai unit kerja / satuan kerja berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM. Apabila hasil reviu menyatakan bahwa nilai unit kerja / satuan kerja tidak memenuhi nilai minimal WBK/WBBM, maka Kementerian PAN dan RB merekomendasikan kepada UPT Puskesmas Rejosari agar unit kerja / satuan kerja tersebut dibina kembali.
Unit kerja / satuan kerja yang diusulkan memenuhi syarat oleh Kementerian PAN dan RB, akan ditetapkan sebagai unit kerja / satuan kerja berpredikat Menuju WBK dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Rejosari, sedangkan penetapan unit kerja / satuan kerja berpredikat Menuju WBBM dituangkan dalam Keputusan Menteri PAN dan RB.

Laman: 1 2

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *